Bawaslu Kota Sibolga gelar Apel Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih

SIBOLGA- Bawaslu Kota Sibolga, menggelar Apel pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di halaman Kantor Bawaslu Kota Sibolga, Jl. Diponegoro No. 39 Sibolga. 

Dalam apel gabungan ini, hadir Komisioner Bawaslu Kota Sibolga, Sio Bangun Marganda Sinaga, Kordinator Sekretariat, Resdon Rudi Rumapea, beserta jajarannya, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD) Se-Kota Sibolga. Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Kota Sibolga, Salmon Tambunan menyampaikan bahwa Petugas Pemutahiran Data Pemilih (Pantarlih) akan melaksanakan tugasnya selama satu bulan, mulai 24 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024 mendatang. 

“Dalam melaksanakan tugas kita sebagai pengawas pada pemilihan serentak ini, Jajaran Bawaslu Kota Sibolga, Panwascam dan PKD supaya melaksanakan pengawasan selama pemutahiran data pemilih ini, dan para petugas Bawaslu Kota Sibolga agar dilengkapi dengan atribut Bawaslu Kota Sibolga terutama dilengkapi dengan surat tugas”, Ujar Salmon Tambunan Tambunan, serta menambahkan dalam pemutahiran data pemilih ini, Panwascam dan PKD memastikan daftar pemilih yang dicoklit dengan mencocokkan KTP-el, dan ditempel stiker satu Kartu Keluarga denga satu sticker, dan memastikan dalam satu keluarga ditempatkan dalam satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

Pengawas juga agar membuat laporan hasil pengawasan (LHP) setiap hari, dan memiliki data pembanding yaitu Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum pada Februari yang lalu. “Harus dicermati pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) misalnya yang sudah meninggal, yang sudah berubah status dari sipil ke TNI dan Polri, belum berusia 17 tahun dan belum menikah, yang ganda, dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkrach, tidak dikenal dan sebagainya. Disamping itu PKD harus melakukan uji petik sebanyak 10 kepala keluarga setiap hari selama 3 hari berturut-turut ke rumah-rumah warga yang berada di wilayah kerja PKD. Termasuk jika ada warga yang memenuhi syarat tapi tidak dicoklit maka PKD menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada PPS dilengkapi dengan identitas warga yang dimaksud, tandas Salmon Tambunan.