Bawaslu Sibolga Bekali Peserta P2P Daring Tahun 2025

SIBOLGA | Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sibolga mengundang peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Daring guna memberikan arahan atau pembekalan prosedur kegiatan, bertempat di kantor Bawaslu Sibolga, Rabu, 19/11. 

Salmon Tambunan Ketua Bawaslu Kota Sibolga sekaligus Fasilitator Kegiatan menyampaikan kepada seluruh sahabat partisipatif yang hadir agar datang tepat waktu pada hari kamis 20 November 2025,
Pukul 08.30 Wib Hingga selesai kegiatan pukul 18.00 Wib.

Bawaslu Kota Sibolga Memberikan pilihan kepada sahabat partisipatif dalam mengikuti daring. peserta diberikan kebebasan untuk datang ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Sibolga dengan menggunakan fasilitas kantor berupa jaringan wifi, tetapi jika lebih memudahkan dapat melaksanakan nya di tempat masing-masing di sesuaikan dengan kondisi jaringan yang baik.

Herfisani Hutagalung Kordiv HP2H Bawaslu Kota Sibolga mengucapkan selamat datang kepada Sabahat partisipatif yang hadir, semoga tetap semangat dari awal kegiatan hingga akhir, dan segala ilmu yang diterima dapat di aplikasikan, tetap berpartisipasi dalam setiap kegiatan Kepemilluan.

Salmon Tambunan Ketua Bawaslu Kota Sibolga selaku fasilitator memberikan arahan terkait apa saja yang akan di laksanakan pada hari H tanggal 20 November 2025. Dari jadwal kegiatan di mulai hingga akhir kegiatan, membacakan simulasi tata tertib kegiatan dan cara menggunakan link zoom daring.

Sio Bangun Marganda Sinaga selaku Fasilitator menyampaikan selamat kepada sahabat partisipatif yang telah datang ke kantor Bawaslu Kota Sibolga semoga sahabat yang turut hadir hari ini hingga besok bisa faham dan mengerti terkait apa apa saja itu penanganan pelanggaran dan proses sengketa pemilu.

Harapan dari Bawaslu Kota Sibolga jika ada kegiatan yang nantinya akan diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Sibolga maka akan di ajak terlibat untuk mengikuti kegiatan.

Kehadiran sahabat hari ini bisa menjadi penilaian untuk nantinya mendapatkan sertifikat P2P Daring yang akan diberikan oleh Bawaslu RI atau  Bawaslu Sumut.