Diskusi Demokrasi "Bahas Pesimisme Caleg dan Paslon Dalam Pencalonan"

SIBOLGA - Anggota Bawaslu Kota Sibolga sekaligus Kordiv HPPH Bawaslu Kota Sibolga, Herfisani Hutagalung, kembali melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi pada Kamis (06/02/2025).

Dengan mengundang Reka Utari Silaban yang pernah menjadi staff penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan sekaligus alumni peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Kota Sibolga Tahun 2025.

Masih dengan tema yang sama, Herfisani kembali menyinggung politik uang yang ironinya masih sering terjadi selama pelaksanaan pemilu dari masa ke masa.

"Kita tahu politik uang ini selalu menjadi PR besar bagi semua pihak. Terlebih dalam menyadarkan oknum-oknum ini untuk senantiasa menjaga integritas dalam menjaga marwah pemilu," ungkap Herfisani.

Menanggapi hal tersebut, Reka mengungkapkan bahwa praktik tersebut terjadi karena tak terlepas dari pesimisme yang dirasakan calon legislatif atau pasangan calon itu sendiri.

"Terkait politik uang ini, kita mungkin sama-sama sudah tahu bahwa hal ini bermula tak terlepas dari calon-calon pemimpin itu sendiri. Mungkin karena mereka merasa kurang percaya diri, jadi terpaksa harus pakai uang," ujar Reka.

Menurutnya, ada anggapan dari masyarakat, bahwa apabila tidak ada uang, maka masyarakat enggan memilih mereka untuk menjadi pemimpin.

"Dari masyarakat pun begitu, apalagi kalo kata orang, mana uangnya. Kan serba salah juga posisinya ini," jelas Reka.

Sebagai seseorang yang pernah menjadi penyelenggara pemilu, tak dinampikan Reka bahwa tak sedikit ia menjumpai praktik-praktik kotor tersebut selama masa kampanye berlangsung.

"Ada beberapa kasus yang pernah kami tindaklanjuti, seperti pemberian beras atau uang dari salah satu tim sukses dan itu cukup marak terjadi. Dari situ kami kemudian menindaklanjuti ke salah satu paslon, memberikan teguran, dan lain sebagainya," tutur Reka.

Untuk itu, ia berharap kepada Bawaslu dan penyelenggara pemilu yang lain, agar semakin gencar dalam memberikan pendidikan politik tentang pentingnya menjaga demokrasi