Konsolidasi Demokrasi "Legalitas Politik Uang Bersama ASN di Sibolga"

SIBOLGA - Anggota Bawaslu Kota Sibolga sekaligus Kordiv HPPH Bawaslu Kota Sibolga, Herfisani Hutagalung, melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi, Senin (01/02/2025).

Bertempat di STC Coffe, Kota Sibolga, ia didampingi Dedek Irma Suryani Nasution, salah satu ASN dari Rumah Sakit Dr. Ferdinand Lumban Tobing.

Dalam diskusi tersebut, mereka membahas mengenai legalitas politik uang yang selama ini kerap menjadi penyakit bagi kehidupan pemilu di Indonesia.

"Banyak yang kita bahas, terutama mengenai politik uang yang selama ini sulit untuk kita berantas. Makanya dengan adanya diskusi publik yang dikemas melalui Konsolidasi Demokrasi ini kita berharap bisa memetakan apa-apa saja yang menjadi PR kita selama ini, dan solusi yang dapat kita tawarkan," jelas Herfisani.

Adapun dari Dedek berpendapat, politik uang merupakan praktik buruk karena membahayakan integritas bangsa.

"Politik uang sangat tidak baik untuk dilakukan karena dapat merusak martabat, terutama merusak martabat kita sebagai bangsa. Jika martabat kita sudah rusak maka dapat merusak martabat demokrasi. Lantas jika terjadi seperti itu, apa lagi yang harus kita banggakan sebagai warga negara yang berdemokrasi," ujar Dedek.

Menurutnya, sebagai ASN, cara terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan sikap untuk menolak politik uang.

"Jadi paling tidak seharusnya ASN itu sebenarnya contoh yang paling dekat dengan masyarakat dan tinggal di lingkungan masyarakat, seharusnya dimulai dari diri sendiri dulu," ujarnya.

"Artinya sebagai ASN, saya berusaha walaupun tidak menjadi yang terbaik bisa menjadi contoh di tengah masyarakat dan mengatakan bahwa politik uang itu (money politik) itu tidak lah benar," tambahnya.

Herfisani menjelaskan, kegiatan ini hadir tak terlepas dari arahan Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 yang baru saja diterbitkan pada 15 Januari lalu.

Adanya instruksi tersebut, kata Herfisani, merupakan langkah bagus bagi Bawaslu untuk menyiapkan pengawasan pemilu yang cerdas dan berintegritas.